Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6
Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7
SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.
Pedoman Lainnya
1
Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2
Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3
Undang-Undang RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.
4
Undang-Undang RI No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung.
5
Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6
Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
