Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
4
Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
5
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
7
Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pedoman Pengelolaan Personil / Pegawai
1
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
2
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
3
Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008.
5
Peraturan Pemerintah RI No. 101 Th. 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
6
Peraturan Pemerintah RI No. 53 Th. 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7
Peraturan Pemerintah RI No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8
Undang-Undang RI No. 08 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9
Peraturan Pemerintah RI No. 40 Th. 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
10
Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
11
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
12
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.
13
Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan & BKN Nomor SE-19/PB/2014 & Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 21 Tahun 2014.
3. Pedoman Pengelolaan Keuangan
1
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
5
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
6
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
7
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
8
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9
Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
10
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Pedoman Pengelolaan Organisasi
1
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2
Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
3
Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4
Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
5
Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
5. Pedoman Pengelolaan Tata Laksana
1
Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP MA RI.
3
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4
Keputusan KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
5
Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.
6. Pedoman Pengelolaan Perencanaan
1
Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran.
3
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
1. Pedoman Pengelolaan Administrasi
1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).
4
Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
5
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
7
Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pedoman Pengelolaan Personil / Pegawai
1
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
2
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
3
Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008.
5
Peraturan Pemerintah RI No. 101 Th. 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
6
Peraturan Pemerintah RI No. 53 Th. 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7
Peraturan Pemerintah RI No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8
Undang-Undang RI No. 08 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9
Peraturan Pemerintah RI No. 40 Th. 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
10
Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
11
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
12
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.
13
Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan & BKN Nomor SE-19/PB/2014 & Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 21 Tahun 2014.
3. Pedoman Pengelolaan Keuangan
1
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
5
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
6
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
7
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
8
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9
Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
10
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Pedoman Pengelolaan Organisasi
1
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2
Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
3
Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4
Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
5
Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
5. Pedoman Pengelolaan Tata Laksana
1
Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP MA RI.
3
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4
Keputusan KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
5
Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.
6. Pedoman Pengelolaan Perencanaan
1
Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran.
3
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
