Prosedur

Tingkat Pertama

Details: By Administrator; Aug 10; Hits: 122

Prosedur Berperkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Bima • Panduan & Persyaratan Resmi

1. CERAI TALAK (Permohonan oleh Suami)

Tahapan Prosedur

1

Pengajuan Permohonan: Pemohon (suami/kuasanya) mengajukan permohonan tertulis/lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR / 142 RBg jo. Pasal 66 UU No. 7/1989).

2

Perubahan Permohonan: Surat permohonan dapat diubah selama tidak mengubah posita & petitum. Jika Termohon sudah menjawab, wajib dengan persetujuan Termohon.

3

Kewenangan Wilayah (Kompetensi Relatif):

Diajukan di wilayah tempat kediaman Termohon (Istri).
Jika Termohon pergi tanpa izin, diajukan di tempat kediaman Pemohon (Suami).
Jika berkediaman di luar negeri, diajukan di tempat kediaman Pemohon / tempat dilangsungkan pernikahan.

4

Komponen Dokumen: Harus memuat Identitas Para Pihak, Posita (Fakta kejadian/hukum), dan Petitum (Tuntutan).

5

Biaya Perkara: Membayar panjar biaya perkara di kasir PA Bima (atau mengajukan Prodeo jika kurang mampu secara ekonomi).

📌 Persyaratan Dokumen Cerai Talak

✓ Surat Permohonan (Mandiri / POSBAKUM)

✓ Fotocopy Buku Nikah + Bermaterai & Leges

✓ Fotocopy KTP & KK + Bermaterai & Leges

✓ Buku Nikah Asli / Duplikat Akta Nikah

✓ Surat Keterangan Ghaib (jika hilang kontak)

✓ Surat Izin Atasan (Khusus PNS / TNI / POLRI)

2. CERAI GUGAT (Gugatan oleh Istri)

Tahapan Prosedur

1

Pengajuan Gugatan: Penggugat (istri/kuasanya) mengajukan gugatan tertulis/lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 73 UU No. 7/1989).

2

Kewenangan Wilayah Hukum: Gugatan diajukan di Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman Penggugat (Istri).

3

Gugatan Kumulasi: Tuntutan hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama dapat digabungkan sekaligus dalam gugatan perceraian.

📌 Persyaratan Dokumen Cerai Gugat

✓ Surat Gugatan (Mandiri / POSBAKUM)

✓ Fotocopy Buku Nikah + Bermaterai & Leges

✓ Fotocopy KTP & KK + Bermaterai & Leges

✓ Buku Nikah Asli / Duplikat Akta Nikah

✓ Surat Keterangan Ghaib (jika Tergugat ghaib)

✓ Surat Izin Atasan (Khusus PNS / TNI / POLRI)

3. GUGATAN VERZET (Perlawanan Putusan Verstek)

Ketentuan Verzet: Verzet merupakan perlawanan atas putusan Verstek (putusan tanpa hadirnya Tergugat). Verzet bukan perkara baru, melainkan bantahan atas ketidakbenaran dalil gugatan semula (Putusan MA No. 494K/Pdt/1983).

Tenggang Waktu Pengajuan Verzet (Pasal 129 HIR)

1

14 Hari: Sejak putusan verstek diberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat/Termohon.

2

Hari ke-8: Setelah teguran (Aanmaning) jika pihak yang ditegur hadir menghadap.

3

Hari ke-8 Setelah Eksekusi: Jika tidak hadir pada waktu teguran eksekusi.