logo pa joomla

Written by Afwan_tawon on . Hits: 58

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;
  3. Surat Edaran Sekretaris MA-RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan di Bawaahnya;
  4. Peraturan Sekretaris MA-RI No.002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-187/PB/2017 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuaangan RI Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK RI Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara / Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2017 Perubahan PMK No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.02/2017 Perubahan Atas PMK RI No. 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 182/PMK.05/2017 Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara / Lembaga;
  14. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018   tanggal   2 Pebruari 2018, tentang Tata Cara Revisi Anggaran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bima

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kelurahan Lewirato

Kecamatan Mpunda Kota Bima

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Kode Pos 84115

Telp: 0374-43209 Fax: 0374-45156

e-mail  : iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

delegasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jam Pelayanan

Senin - Kamis : 08.00-16.30 WITA

Jum'at           : 07.30-17.00 WITA

----------------------------------------

Istirahat

Senin - Kamis : 12.00-13.00 WITA

Jum'at           : 11.30-13.00 WITA

----------------------------------------

Jadwal Sidang

Senin-Kamis   : 09.00 WITA-selesai