Ruki Minta SDA Tak Menekan KPK dengan Isu Penistaan Agama

22

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) Taufiequrrahman Ruki meminta mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tidak menekan KPK untuk mengabulkan penangguhan penahanan dengan memainkan isu penistaan agama. Pasalnya, penyebaran fitnah dan isu tersebut dapat menimbulkan masalah serius.

“Kalau mau meminta penangguhan penahanan, seingat saya, selama KPK berdiri tidak pernah terjadi penangguhan penahanan. Tapi, jangan lah isu-isu seperti penistaan agama dijadikan alasan untuk menekan KPK supaya permintaan penangguhan penahanannya dikabulkan. Menurut saya, itu suatu cara yang tidak fair,” katanya, Selasa (23/5).

Terlebih lagi, Ruki membeberkan, sejak Suryadharma menjadi penghuni Rutan Guntur, dengan berbagai macam alasan para tahanan lainnya menjadi tidak mau melaksanakan kegiatan shalat berjamaah di Gedung KPK. Padahal, biasanya pelaksanaan shalat Jumat dilakukan di Gedung KPK dengan mengantar jemput para tahanan dari Rutan Guntur.

portal PA Bima

“Permintaan untuk mendapatkan suatu keistimewaan, misalnya berobat, sakit gigi kami bawa ke RSPAD, tetapi yang bersangkutan minta dibawa ke dokter gigi di Pejompongan, sudah kami ikuti. (Apa Suryadharma akan dipindahkan ke Rutan lain?) Sementara dalam bulan puasa ini kita lebih baik memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran,” ujarnya.

Ruki menjelaskan, persoalan ini bermula dari surat para tahanan Rumah Tahanan (rutan) KPK cabang Pomdam Guntur yang disampaikan Suryadharma dan sejumlah tahanan lain pada 5 Juni 2015. Surat ini direspon DPP PPP di bawah pimpinan Djan Faridz dengan menggelar sebuah diskusi dan konferensi pers di kediaman Djan Faridz.

Dalam suratnya, Suryadharma dan sejumlah tahanan menyatakan Rutan KPK cabang Guntur membatasi pelaksanaan ibadah shalat berjamaah para tahanan. Petugas jaga Rutan Guntur dinilai menghina keyakinan agama islam dengan melakukan pengusiran secara paksa ketika para tahanan sedang melakukan zikir, pengkajian al quran, dan pembacaan yasin.

Padahal, menurut Ruki, pelaksanaan pengelolaan tahanan di Rutan Guntur dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan yang diperbantukan sebagai pegawai KPK. Pengelolaan pun telah dilakukan sesuai dengan PP No.58 Tahun1999, Permenkumham No.6 Tahun 2013, dan Peraturan KPK No.1 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (PP Rutan), setiap tahanan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang Lapas.

Pasal 11 PP Rutan
(2) Bagi tahanan dalam Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang Lapas, pelaksanaan ibadah dilakukan di kamar blok masing-masing.
(3) Dalam hal tertentu, tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada di dalam Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang Lapas.

Penjelasan : Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah ibadah yang dilakukan bersama, seperti : kebaktian, shalat Jumat, shalat tarawih, dan ibadah hari raya agama, misalnya shalat idul fitri, natal, dan sebagainya.

Ruki menyatakan, ketentuan mengenai pelaksanaan ibadah ini termuat pula dalam Peraturan KPK No.1 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, Permenkumham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Negara, serta Instruksi Kepala cabang Rutan KPK tanggal 7 April 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Shalat Tahanan.

“Dimana, terhadap tahanan Rutan KPK cabang Guntur diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan shalat berjamaah zuhur, ashar, dan magrib di mushola Rutan Guntur. Untuk shalat isya, tahanan melaksanakannya di kamar masing-masing, sedangkan shalat subuh dilaksanakan di lorong ruangan sel secara berjamah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ruki menerangkan, selama bulan suci ramadhan, para tahanan Rutan KPK cabang Guntur diberikan kesempatan untuk melakukan shalat tarawih secara berjamaah di mushola Rutan Guntur. Namun, mushola tersebut berada di luar area Rutan Guntur. Jarak antara mushola dan area Rutan Guntur kurang lebih 20 meter.

Hal ini, kata Ruki, menyebabkan petugas jaga Rutan Guntur yang hanya berjumlah dua orang harus melakukan pengawalan, sehingga fokus pengamanan terpecah ke dua tempat, yaitu mushola dan Rutan. Oleh karena itu, waktu yang diberikan kepada tahanan untuk melaksanakan shalat berjamaah di mushola adalah 40 menit.

“Pembatasan waktu ini mempertimbangkan aspek keamanan, serta untuk memperkecil kemungkinan para tahanan berinteraksi dengan pihak luar yang juga memanfaatkan mushola. Jadi, waktu yang diberikan itu untuk melaksanakan shalat berjamaah, bukan membahas kajian agama, tahlilan, yasinan dll karena semuanya dapat dilakukan di area Rutan,” tuturnya.

Lagipula, Ruki mengungkapkan, berdasarkan laporan petugas jaga Rutan Guntur, pernah ditemukan kejadian ketika tahanan yang telah selesai melaksanakan shalat berjamaah, mereka tidur-tiduran di mushola. Ketika petugas meminta mereka kembali ke ruang tahanan, tahanan itu mengatakan bahwa mereka sedang beribadah sambil tidur-tiduran.

Dengan demikian, Ruki menegaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap petugas jaga Rutan Guntur, tidak ditemukan pelanggaran dan unsur penistaan agama sebagaimana yang disampaikan para tahanan Rutan Guntur. Petugas jaga juga tidak pernah melakukan pengusiran atau penghentian secara paksa kegiatan shalat berjamaah.

Ruki mengaku petugas hanya mengingatkan secara baik dan sopan bahwa waktu para tahanan untuk melaksanakan kegiatan shalat berjamaah di mushola Rutan Guntur telah selesai. Atas dasar itu, tidak ada yang salah dengan kebijakan Kepala Rutan Guntur yang menetapkan waktu 40 menit untuk shalat berjamaah di mushola Rutan Guntur.

“Kebijakan Kepala Rutan Guntur sudah mempertimbangkan aspek keamanan, mempermudah pengawasan petugas jaga, serta dapat memperkecil para tahanan berinteraksi dengan pihak luar. Kebijakan itu bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Kami sudah melakukan survei ke Rutan dan Lapas lain, (waktu yang diberikan) relatif sama,” jelasnya.

Di lain pihak, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz meminta KPK tidak membatasi pelaksanaan ibadah para tahanan, termasuk Suryadharma di musholla Rutan Guntur. “Orang lain kalau ditahan ingin dekat sama Tuhan, kalau bisa dikasih izinlah baca doa lebih lama sedikit, baca yasin itu kan panjang,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia berharap KPK dapat menjamin kebebasan para tahanan KPK untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Menurut Lukman, apabila para tahanan diizinkan melaksanakan shalat zuhur, ashar, dan maghrib berjamaah, semestinya demikian pula dengan shalat isya dan subuh.

Sebelumnya, Suryadharma membuat surat pengaduan “penistaan agama” ke Pimpinan DPR. Surat itu ditandatangani 10 tahanan KPK yang beragama Islam yaitu Suryadharma, Didik Purnomo, Heru Sulaksono, Moh. Tafsir Nurchamid, Romi Herton, Rizal Abdullah, Waryono Karyo, Adriansyah, Abdul Rouf, dan M Bihar Sakti Wibowo.

Selain 10 tahanan tersebut, surat itu juga ditandatangani lima tahanan Rutan Guntur lainnya yang non-muslim. Kelima tahanan yang ikut menandatangani surat itu adalah Raja Bonaran Situmeang, Antonius Bambang Djatmiko, Jannes Jhon Karubaba, Willy Sebastian Liem, dan Sherman Rana Krisna.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558951b0133bb/ruki-minta-sda-tak-menekan-kpk-dengan-isu-penistaan-agama