PTUN Sebut Pilkada “Milik” Kubu Aburizal, Menkumham: Ada Ultra Petita

28

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) yang sah adalah kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009-2015 dengan ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.

Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan pasca majelis hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan dengan Ketum Agung Laksono (versi Munas Ancol) telah batal dan juga menolak agar perubahan kepengurusan Golkar 2014-2019 kubu Aburizal (versi Munas Bali) segera disahkan.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta memang hanya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh kubu Aburizal.

portal PA Bima

Majelis hakim mengaku harus menetapkan kepengurusan Munas Riau (sebelum terjadinya konflik internal Golkar) karena kisruh kepengurusan Golkar ini sangat berpengaruh pada agenda nasional, penyelenggaraan Pilkada serentak. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pilkada serentak gelombang pertama  pada 9 Desember 2015. Untuk itu, pendaftaran nama-nama calon kepala daerah yang diusung dari partai politik akan segera dilaksanakan.

“Pengadilan menilai bahwa sengketa tata usaha negara ini telah memengaruhi agenda politik kenegaraan, khususnya menyangkut penyelenggaraan pilkada serentak yang telah ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 9 Desember 2015,” tutur salah seorang anggota majelis Tri Cahya Indra Permana saat membacakan pertimbangan putusannya.

Putusan ini dibuat oleh majelis yang terdiri dari Teguh Satya Bhakti selaku ketua majelis, serta Tri Cahya Indra Permana dan Subur masing-masing sebagai anggota majelis.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Aburizal, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dengan adanya putusan tersebut maka perkara siapa yang akan mendaftarkan calon-calon kepala daerah diharap sudah jelas.

“Dalam putusan disebutkan DPP Golkar yang sah, yang menjalankan kepemimpinan Partai Golkar adalah DPP Golkar hasil Munas Riau Tahun 2009. Jadi pertanyaan tentang Pilkada mudah-mudahan selesai dengan putusan hari ini, karena pendaftaran pilkada akan dilakukan oleh DPP Golkar hasil Munas Riau tahun 2009,” sebut Yusril.

Di Luar Kewenangan

Sementara itu, Menkumham Yasonna H. Laoly menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah berada di luar kewenangan karena memutuskan pembatalan SK Menkumham mengenai pengesahan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Kami akan mempelajari dahulu keputusan itu. Apalagi, ada ultrapetita (penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta,-red). Bahkan, PTUN membahas dan meluruskan sesuatu yang seharus di luar kewenangannya tentang pilkada dan lain-lain. Tampaknya hakimnya terlalu bersemangat,” kata Yasonna melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

“Hakim tidak memberi pertimbangan yang cukup tentang hasil Mahkamah Partai Golkar dan saksi-saksi yang diajukan pemerintah,” tambah Yasonna.

Namun, Yasonna belum memutuskan opsi hukum yang akan dilakukan oleh Kemenkumham. “Kita lihat nanti saja,” kata Yasonna.

Yasonna mengutarakan bahwa seharusnya PTUN hanya memutuskan mengenai Surat Keputusan Menkumham pada tanggal 23 Maret 2015.

“Tadi ada kata ‘meluruskan’ seharusnya kan memutuskan. Seharusnya hanya soal SK Menkumham pada tanggal 23 Maret itu, tidak merembet ke mana-mana. Apa susah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai atau tidak,” katanya.

Yasonna menegaskan, “PTUN tidak berwenang menilai apa yang sudah diputuskan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Itu di luar kewenangan TUN. TUN seharusnya hanya menilai apa saya sudah memutuskan sesuai dengan Keputusan MPG atau tidak.” Artinya, menurut Yasonna putusan tersebut terlalu “bersemangat”.

“Kami pelajari dahulu. Kok, putusannya terlalu ‘bersemangat’ dan merembet ke mana-mana? Jadi, harus didalami dahulu, kok, begini?” kata Yasonna.

Sedangkan, pihak tergugat II intervensi (kubu Agung Laksono) tegas menyatakan akan segera mengajukan banding atas putusan ini.

 

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5559db484b7ec/ptun-sebut-pilkada-milik-kubu-aburizal–menkumham–ada-ultra-petita