MA diminta aktif merespons putusan praperadilan

4
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Merdeka.com – Koalisi Masyarakat Sipil Anti- Korupsi meminta Mahkamah Agung (MA) bersikap tegas atas putusan praperadilan para tersangka korupsi. Mereka menilai, putusan tersebut menjadi ancaman bagi KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

“MA Harus melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Haswandi dan putusannya untuk memastikan keabsahan putusan praperadilan tersebut,” kata anggota Pusat Studi Hukum dan Kebajikan, Nico Ginting.

Hal itu disampaikan pada konferensi pers di kantor ICW, Kalibata Jakarta Selatan, Rabu (26/5). Selain ICW dan PSHK, koalisi juga terdiri Indonesian Legal Rountable dan YLBHI.

portal PA Bima

Koalisi juga meminta MA membuat kebijakan terkait hukum acara praperadilan sehingga ada batasan sejauh mana pemeriksaan di praperadilan. Sebagai pengadilan tinggi, katas Nico, MA harus aktif untuk merespons kasus ini karena keputusan tersebut dapat terulang di instansi lain seperti Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Advokasi YLBHI, Bahrair, menilai putusan praperadilan juga menyalahi aturan dengan tidak mempertimbangkan kewenangan mengangkat penyidik dan penyelidik KPK yang diatur jelas pasal 43 dan 45 UU KPK.

“Padahal dalam peraturan sudah jelas. Sikap hakim Haswandi adalah bentuk penghancuran lewat instansi legal. Jangan-jangan keputusan yang salah tapi dilegalkan,” terang Bahrair.

Maka itu, Bahrar mengajak MA terlibat dan tidak diam. Kalau lembaga tinggi itu tidak merespons ada kemungkinan MA justru berkonspirasi dengan hakim.

 

sumber http://www.merdeka.com/peristiwa/ma-diminta-aktif-merespons-putusan-praperadilan.html

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.