Pansus Bisa Jadi Alat Pengawasan Atasi Masalah Kabut Asap

840
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

DPR sepertinya kehilangan kesabaran atas upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Anggota Komisi X, AR Sutan Adil Hendra, mendesak agar Panitis Khusus (Pansus) Asap segera dibentuk.
“Harus segera ada Pansus Asap supaya bisa bergerak secara komperhensif penanganan tuntas,” ujar Sutan dalam sebuah diskusi, di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (28/10).
Dia menilai lambannya penanganan kabut asap sudah sering terjadi. Persoalan tersebut mestinya menjadi skala prioritas bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Terlebih, koordinasi antara pemerintah daerah dengan institusi lain tidak maksimal. Misalnya, BNPB berjalan sendiri. Begitu pula dengan institusi lainnya.
Menurutnya, dengan adanya Pansus setidaknya dapat melakukan pengawasan agar koordinasi berjalan maksimal di lapangan secara vertikal. Selain itu, terkait dengan anggaran mesti disiapkan oleh Pemerintah Daerah maupun pusat. APBD dan APBN mesti menganggarkan dana penanganan kabut asap yang tak berkesudahan.
Ia menampik pandangan pemerintah bahwa pembentukan Pansus Asap adalah hal percuma. Padahal, kata Sutan, pemerintah terbilang lamban dalam penanganan kabut asap. Apalagi, sudah tiga bulan masyarakat menjadi korban dampak kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan. Semestinya pemerintah hadir lebih awal dengan melakukan pencegahan.
“Pansus ini solusi terbaik melakukan pengawasan, dan bagaimana menghukum mafia pembakaran hutan. Dan DPR bisa melakukan pemanggilan perusahaan pelaku pembakaran hutan. Saatnya pemerintah hadir untuk melakukan penanganan kabut asap,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Anggota DPD Djasarmen Purba menilai meski pemerintah dinilai lamban dan terlambat dalam penanganan musibah kabut asap, namun perlu diberikan apresiasi. Posisi penanganan kabut asap kini mestinya masuk dalam tahap transisi darurat dan pemulihan. Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai perangkat dan instrumen agar penanganan kabut asap segera teratasi.
Dikatakan Djasarmen, lembaganya telah membentuk Tim Kerja (Timja). Bahkan, Timja sudah turun ke lapangan. Berdasarkan pantauan Timja, kata Djasarmen, keterlibatan Pemda tidaklah maksimal. Ia berharap Presiden Jokowi membentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang intinya ada keterlibatan Pemda dalam penanganan kabut asap. “Jadi kepala daerah harus bertanggungjawab,” ujarnya.
Anggota Timja itu mengatakan, dengan dibentuk Pansus, setidaknya perlu kerjasama yang ciamik dengan pemerintah. Kedua institusi tersebut mesti berjalan beriringan dalam rangka mengatasi musibah kabut asap. Pansus, kata Djasarmen, mesti mencari akar permasalahan. Selain itu, Pansus memberikan rekomendasi seputar solusi dalam mengatasi kabut asap.
“Kemudian juga kerja Pansus jangan terlalu lama. Kami juga dalam Prolegnas tahun depan akan mengusulkan tentang RUU tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,” imbuhnya.
Ketua Departemen Advokasi WALHI Nur Hidayati berpandangan, terjadinya musibah kabut asap disebabkan adanya kesalahan kolektif seluruh penyelenggara negara yang memberikan perizinan pembukaan lahan. Ia menilai kebakaran hutan dalam kurun waktu 18 tahun tak juga dapat diatasi. Siklus kebakaran hutan bakal selesai dengan menyerahkan pada alam, yakni musim penghujan. Rentang 18 tahun, upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah hisapan jempol belaka.
“Mindsetnya, kabut asap diselesaikan dengan hujan. Jadi serahkan ke Tuhan. Upaya penanganan itu kalau diaudit itu tidak ada hasilnya. Jadi kalau mau dibentuk sesuatu harus dibuat restorasi besar-besaran,” pungkasnya.

 

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5630a905cff61/pansus-bisa-jadi-alat-pengawasan-atasi-masalah-kabut-asap

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
portal PA Bima