Ini Lima Catatan LSM Terkait Pilkada Serentak

846

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akhirnya digelar. Terdapat 264 daerah di berbagai pelosok Indonesia yang menggelar pilkada serentak, lima di antaranya diputuskan ditunda. Komite Pemilih Indonesia (TEPI) memberikan catatan terkait pelaksanaan pilkada serentak yang tercatat sebagai pilkada terbesar dalam sejarah Indonesia. Koordinator TEPI Jeirry Sumampow membeberkan lima catatan tersebut.

“Pilkada serentak 2015 secara umum berjalan baik, lancar, dan aman. Tak ada persoalan dan gangguan yang cukup menonjol yang menghalangi pelaksanaannya,” kata Jeirry dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, rakyat pun di 264 daerah yang tersebar di hampir seluruh Indonesia telah memberikan hak pilihnya dengan baik, gembira, dan suka cita.

portal PA Bima

“Tentunya ada juga persoalan tetapi tak mengganggu jalan pemungutan suara di TPS,” katanya.

Namun demikian, kata dia, ada beberapa catatan yg perlu dikemukakan terhadap pelaksanaan Pilkada tersebut.

Pertama, kata Jeirry, Pilkada ternodai oleh ditundanya lima daerah karena persoalan yang bersumber pada pencalonan, khususnya masalah hukum yang dialami oleh pasangan calon di mana berbuntut panjang sampai gugatan pengadilan dan putusan PT Tata Usaha Negara (TUN) “Akibatnya Pilkada serentak 2015 ini menjadi tak serentak. Kita masih menunggu kapan Pilkada di lima daerah tersebut akan dilaksanakan,” tuturnya.

Kedua, menurut dia, partisipasi pemilih diprediksi tak terlalu menggembirakan, bahkan cenderung rendah. Dalam pantauan secara umum, kelihatannya angkanya tak lebih dari 60 persen, padahal target KPU dan pemerintah ada di angka 70 persen.

“Contohnya, seperti di Kota Surabaya saja yang memiliki pasangan calon (paslon) favorit seperti Risma-Wisnu, angka partisipasinya tak lebih dari 50 persen. Namun demikian, kita masih menunggu hasil akhirnya nanti,” ujarnya.

Selanjutnya yang ketiga, kata dia, paslon petahana menang di hampir semua daerah di mana mereka menjadi paslon. Hal ini sesuai dengan hasil hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei.

“Jadi, Pilkada serentak ini merupakan milik para paslon pertahana. Bahkan, perolehan suaranya jauh melebihi lawan-lawannya seperti di Kota Tangerang Selatan, Surabaya, Kabupaten Siak Sulawesi Tengah, dan lain-lain,” ucap Jeirry.

Kemudian keempat, menurut Jeirry masih marak terjadinya politik uang.

“Di sana-sini masih ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses paslon di beberapa daerah. Ini tentu membuat kualitas hasil Pilkada ini mengalami penurunan,” katanya.

Terakhir, kata dia, sesuai info Bawaslu RI, ada beberapa daerah yang harus mengalami pemungutan suara ulang karena ada pelanggaran ketika pemungutan suara seperti pemilih mencoblos dua kali, pemilih yang bukan warga daerah tersebut memilih, dan lain sebagainya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan menyatakan rasa syukurnya karena 264 pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak berjalan lancar dan aman.

“Pilkada berjalan aman,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kondisi tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat untuk menyukseskan pilkada terbesar sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia tersebut. Koordinasi yang dilakukan para pihak, mulai dari penyelenggara di daerah hingga pusat baik KPU, Bawaslu, Kepolisian dan para pihak lainnya berjalan dengan baik.

Untuk memastikan keamanan di berbagai daerah tersebut, pada Rabu pagi Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti bersama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan melakukan “video conference” dengan sejumlah polda di seluruh Indonesia untuk memonitor pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak.

“Kita buktikan kepada dunia bahwa negara kita adalah negara yang mampu berdemokrasi,” kata Menkopolhukam.

Sementara Kapolri mengatakan secara keseluruhan kondisi keamanan di Tanah Air menjelang pelaksanaan Pilkada aman.

“Kejadian menonjol hanya satu di Keerom, Papua. Terjadi pemukulan Ketua KPPS. Ada seorang warga yang tidak termuat dalam DPT lalu Ketua KPPS-nya mengatakan hal itu bukan wewenangnya, akhirnya terjadi pemukulan,” ujar Kapolri.

Total jumlah personel polisi yang dikerahkan untuk mengamankan 246.576 TPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia yakni sebanyak 192.901 orang. Pengamanan tersebut juga dibantu oleh TNI sebanyak 11 ribu personel.